Thailand gelar pemilu legislatif, referendum konstitusi pada Minggu

Bangkok (ANTARA) - Jutaan warga Thailand pada Minggu, berbondong-bondong menuju ke tempat pemungutan suara yang dibuka sejak pukul 08:00 waktu setempat dalam rangka pemilihan umum legislatif dan referendum konstitusi.

Pemilu tersebut digelar menyusul pembubaran parlemen oleh Perdana Menteri Anutin Charnvirakul pada Desember 2025 dan menjadi titik balik yang penting bagi perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara setelah gejolak politik dan dinamika pemerintahan.

Pemilihan tersebut berkembang menjadi pertandingan antara tiga kubu yang mewakili politik konservatif yang mapan serta gerakan progresif yang bertahan.

Partai Rakyat -penerus Partai Pergerakan Maju (MFP) yang dibubarkan pengadilan- menjadi pilihan di kalangan masyarakat urban dan generasi muda dengan posisi politiknya yang menjanjikan reformasi militer.

Partai progresif tersebut menghadapi partai Bhumjaithai pimpinan PM Anutin, yang berupaya menggalang dukungan melalui sentimen nasionalisme di tengah ketegangan perbatasan, serta partai Pheu Thai yang berupaya merebut kembali dominasi meski petingginya sempat menghadapi masalah hukum.

Pemilu kali ini juga semakin penting mengingat juga dilaksanakannya referendum konstitusi, di mana pemilih diminta menentukan apakah Thailand perlu UUD baru untuk mengganti UUD saat ini yang dibuat oleh rezim militer pada 2017.

Pemerhati dari luar negeri memandang pemilu kali ini akan mencerminkan posisi masyarakat terhadap keinginan melepaskan diri dari bayang-bayang kudeta militer 2014.

Terlebih, Senat Thailand saat ini tak lagi memiliki hak menentukan perdana menteri, berbeda dengan kondisi sebelumnya di mana Senat Thailand yang ditunjuk junta militer ikut menentukan perdana menteri.

Dengan demikian, perdana menteri Thailand yang baru hanya akan ditentukan oleh sejumlah 500 anggota DPR yang terpilih melalui pemilu Minggu ini.

Hasil pemilu akan sangat krusial bagi posisi Thailand di kawasan mengingat negara tersebut menghadapi utang rumah tangga yang tinggi serta dinamika rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan China.

Usai pemungutan suara ditutup pukul 17:00 waktu setempat, hasil tak resmi diperkirakan dapat keluar menjelang tengah malam, sehingga dapat memberi bayangan bagaimana pemerintahan Thailand yang baru akan membangun ekonomi dan demokrasi ke depan.

Sumber: TNA-OANA

Baca juga: Pertemuan Komite Perbatasan Kamboja-Thailand tanpa konsensus

Baca juga: Thailand: Kamboja tembakkan mortir, langgar gencatan senjata

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.