AS Tingkatkan Tekanan Militer, Trump Desak Iran Berunding Nuklir

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump.(Dok. US Embassy Jordan)

KETEGANGAN geopolitik di Timur Tengah mencapai titik didih baru pada awal 2026. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan ultimatum keras kepada Iran untuk kembali ke meja perundingan nuklir atau hadapi aksi militer yang jauh lebih destruktif dibandingkan serangan tahun lalu.

Peringatan ini disampaikan seiring pergerakan armada tempur Angkatan Laut AS, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln, yang dilaporkan telah memasuki perairan strategis kawasan tersebut. Langkah ini dinilai sebagai taktik "tekanan maksimum" jilid dua untuk memaksa Iran menyepakati perjanjian nuklir baru yang "adil dan merata".

Melalui platform Truth Social, Rabu (28/1), Trump menegaskan bahwa kesabaran Washington menipis. Ia mengisyaratkan bahwa opsi militer bukan sekadar gertakan, terutama setelah rezim Iran melakukan penindasan brutal terhadap gelombang protes anti-pemerintah yang menelan ribuan korban jiwa.

"Waktu hampir habis," tulis Trump. Ia memperingatkan bahwa jika Teheran menolak berunding, serangan berikutnya akan "jauh lebih buruk" daripada operasi militer AS terhadap fasilitas nuklir Iran yang terjadi tahun lalu.

Meski demikian, sumber di lingkaran dalam Gedung Putih menyebutkan bahwa Trump masih mempertimbangkan opsi diplomatik. "Saya lebih memilih tidak terjadi apa pun, tetapi kami memantau mereka dengan sangat cermat," ujar Trump, Jumat lalu, sembari mengonfirmasi pergerakan kapal perang AS untuk langkah antisipasi.

Teheran Siapkan "Badai" Balasan

Merespons ancaman tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa angkatan bersenjata Iran dalam kondisi siaga penuh. Teheran memperingatkan bahwa setiap agresi terhadap wilayah udara atau perairan Iran akan dibalas dengan kekuatan yang "mengguncang Timur Tengah".

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menambahkan bahwa tidak ada negosiasi langsung yang terjadi saat ini. "Jika mereka mengeklaim ingin bernegosiasi, mereka harus berhenti membuat ancaman," tegasnya melalui platform X.

Di pusat kota Teheran, sentimen anti-AS dikobarkan melalui propaganda visual. Sebuah poster raksasa setinggi empat lantai di Lapangan Enghelab menampilkan ilustrasi kapal induk AS yang hancur dengan tulisan: "Jika Anda menabur angin, Anda akan menuai badai."

Kesiapan Militer dan Posisi Sekutu Regional

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi bahwa latihan tempur Angkatan Udara AS sedang berlangsung untuk memastikan kemampuan serangan cepat ("rapid deployment") dengan jejak logistik minimal. Namun, operasi ini menghadapi tantangan geopolitik.

Sekutu AS di Teluk, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), telah menegaskan penolakan mereka untuk mengizinkan wilayah udaranya digunakan sebagai landasan serangan terhadap Iran. UEA bahkan menyatakan tidak akan memberikan dukungan logistik untuk operasi ofensif tersebut, meskipun menjadi tuan rumah bagi pangkalan pasukan AS.

Tekanan Eropa dan Isu HAM

Eskalasi ini tidak hanya terjadi di ranah militer. Di Brussels, Uni Eropa (UE) menghadapi desakan kuat untuk memasukkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) ke dalam daftar organisasi teroris. Langkah ini didorong oleh laporan Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) yang berbasis di AS, yang menyebut lebih dari 5.800 demonstran tewas sejak protes dimulai akhir bulan lalu.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, dan Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, dijadwalkan bertemu Kamis ini untuk mematangkan sanksi baru. "Penderitaan warga sipil Iran akibat penindasan terbaru menuntut respons tegas dari komunitas internasional," ujar Tajani.

Situasi ini menempatkan stabilitas global di ujung tanduk, dengan pasar energi dan ekonomi dunia memantau ketat setiap pergerakan di Selat Hormuz.