Dari Raja OTT ke Dirjen Haji, Harun Al Rasyid Ungkap Alasan Terima Amanah Berantas Mafia Perhajian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Harun Al Rasyid lama dikenal publik sebagai “Raja OTT” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, mantan penegak hukum itu mengemban amanah baru sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah. Harun mengungkap bahwa penunjukan dirinya bukanlah sesuatu yang ia rencanakan. 

“Ini bagian dari garis takdir ya, yang sulit juga untuk dilogikakan,” ujar Harun dalam wawancara khusus bersama Republika.co.id di kantornya, Rabu (28/1/2026). 

Ia mengisahkan, pengalamannya menangani kasus-kasus haji saat masih bertugas di KPK pada periode 2012–2016 menjadi salah satu faktor yang mungkin dipertimbangkan. Pada masa itu, Harun terlibat langsung dalam proses penyelidikan hingga membantu penyidik dan penuntut umum menuntaskan perkara korupsi haji yang menyita perhatian publik. 

Pengalaman itulah yang kemudian kembali terhubung ketika Badan Penyelenggara Haji (BPH) dibentuk, yang kini bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Harun menceritakan, Ketua BPH Gus Irfan Yusuf dan Wakil Ketua Dahnil Anzar Simanjuntak kala itu berupaya memperkuat lembaga dengan figur berlatar belakang penegakan hukum.  

"Kemudian dari pihak Gus Irfan maupun Mas Dahnil itu kemudian menghubungi ke Kapolri meminta tim. Jadi bukan saya sendiri meminta tim untuk kemudian bisa membantu," ucap suami dari Nyai Siti Nur Faizatul Laily ini. 

Pria kelahiran Bangkalan, Madura ini mengaku menerima amanah besar ini bukan tanpa pertimbangan. Ia masih menyimpan memori kuat soal berbagai persoalan serius dalam penyelenggaraan haji, mulai dari kualitas pelayanan hingga praktik-praktik menyimpang.

 “Pengalaman di tahun 2012 sampai 2016 itu menyisakan memori di saya bahwa haji ini harus diperbaiki. Pelayanan haji itu harus semakin baik. Kemudian hal-hal yang kemudian berbau korupsi dalam pelaksanaan haji ini harus segera diselesaikan,” kata Harun.

Ia juga melihat adanya komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto dalam pembenahan tata kelola haji nasional, yang ditandai dengan pembentukan BPH sebagai cikal bakal Kementerian Haji dan Umrah.

"Dan saya melihat bahwa ada keinginan kuat dari Bapak Presiden ya dengan membentuk BPH waktu itu," ujar Pengasuh Pesantren Kiromim Baroroh Bogor ini.

"Jadi memang ada keinginan kuat untuk berusaha memberikan pelayanan haji yang lebih baik. Termasuk juga kemudian memberantas "mafia-mafia" yang ada di dalam proses perhajian ini," ucap Harun. 

Sebagai informasi, Harun Al Rasyid dikenal luas saat bertugas di KPK karena perannya dalam berbagai OTT besar. Rekam jejak inilah yang kemudian melekat pada dirinya hingga dijuluki “Raja OTT”. Kini, tantangan berbeda menanti, yakni memastikan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berlangsung bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan jamaah.