KPK Minta Alat Canggih untuk OTT, Pakar Ingatkan Risiko Tekanan Politik

Gedung KPK di Jakarta.(Dok. Antara)

PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menanggapi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebutuhan peralatan yang lebih canggih untuk menunjang operasi tangkap tangan (OTT). 

Menurut Herdiansyah, pada prinsipnya kebutuhan peralatan dan teknologi mutakhir bagi KPK merupakan hal yang wajar untuk mendukung kerja yang profesional dan efektif.

“Kalau KPK membutuhkan perlengkapan yang lebih canggih untuk menunjang kerja yang profesional dan efektif, itu wajar. Semua lembaga juga begitu,” ujar Herdiansyah kepada Media Indonesia, Kamis (29/1).

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada alat atau fasilitas, melainkan pada relasi politik yang menyertainya. Herdiansyah menilai KPK berisiko kehilangan kemandiriannya jika terlalu terikat pada kepentingan politik DPR dalam proses dukungan kelembagaan.

“KPK sejatinya tidak berkepentingan membuktikan kinerjanya kepada DPR. Yang harus diyakinkan adalah publik. KPK harus mengembalikan public trust,” katanya.

Ia juga menyoroti potensi melemahnya independensi KPK akibat tekanan politik, khususnya karena posisi DPR dalam proses pemilihan pimpinan KPK dan pengambilan keputusan strategis lembaga tersebut.

“Problemnya sekarang ada kecenderungan lembaga-lembaga negara dikendalikan oleh kepentingan DPR. Saya yakin KPK juga mengalami hal yang sama, apalagi proses pemilihan pimpinan KPK melalui kanal politik DPR,” ujarnya.

Herdiansyah mengingatkan agar dukungan terhadap KPK tidak diberikan secara bersyarat, karena pola relasi saling menyandera justru berpotensi membuat kerja pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif.

“Jangan sampai bantuannya bersyarat, lalu KPK dipaksa memuluskan agenda tertentu. Pola saling menyandera seperti itu justru membuat kerja KPK tidak efektif,” tegasnya. (H-3)