8 hours ago
5
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terus mendukung efektivitas pengelolaan dana pemerintah Rp200 triliun yang ditempatkan di lima bank umum melalui pengawasan terhadap perbankan, sehingga penyaluran kredit meningkat namun tetap prudent.
“OJK juga meminta perbankan untuk tetap menerapkan manajemen risiko yang terukur dalam penyaluran kredit agar kualitas kredit perbankan tetap terjaga, dan dana masyarakat/pemerintah tetap terjaga dengan aman,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Secara umum, Dian menyampaikan bahwa OJK sangat menghargai langkah pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana negara untuk mendukung perbankan dan perekonomian nasional.
OJK berharap penempatan dana tersebut dapat mendorong penurunan biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan yang dapat memengaruhi penurunan suku bunga kredit, sehingga menjadi stimulus pertumbuhan kredit dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pemerintah.
Ia menekankan pertumbuhan kredit perbankan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan likuiditas.
Laju kredit juga sangat bergantung pada faktor eksternal, seperti kuatnya permintaan pembiayaan dari dunia usaha, prospek pertumbuhan ekonomi nasional, stabilitas keamanan dan politik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor ekonomi, serta faktor-faktor eksternal.
Sebagai catatan, likuiditas perbankan saat ini dalam kondisi baik tercermin dari rasio AL/NCD sebesar 119,43 persen dan AL/DPK sebesar 27,09 persen pada Juli 2025, jauh di atas threshold minimal masing-masing 50 persen dan 10 persen.
“Dengan demikian, penguatan di seluruh aspek tersebut menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang tinggi dan berkelanjutan,” tegas Dian.
Dian menyampaikan ekonomi Indonesia masih solid di tengah dinamika global maupun domestik.
Pada kuartal II 2025, pertumbuhan mencapai 5,12 persen yoy, melampaui ekspektasi 4,8 persen.
Kinerja manufaktur juga kembali ekspansif dengan PMI 51,5 pada Agustus 2025 setelah empat bulan kontraksi.
Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi yang berpotensi menjaga pertumbuhan sepanjang 2025.
Optimisme konsumen pun terjaga, tercermin dari indeks keyakinan konsumen Agustus 2025 di level 117,2.
Sementara itu, sektor perbankan Indonesia tetap tangguh dengan kinerja stabil meski pertumbuhan kredit melambat dibanding tahun lalu.
Pada Juli 2025, kredit tumbuh 7,03 persen yoy, terutama didorong kredit korporasi yang naik 9,59 persen yoy. Jika dilihat dari sektor ekonomi, pertumbuhan ditopang sektor rumah tangga (8,39 persen), industri pengolahan (5,59 persen), serta pertambangan dan penggalian (18,31 persen).
Dana pihak ketiga (DPK) naik 7,00 persen yoy. Sementara loan to deposit ratio (LDR) tercatat di level 86,54 persen, menunjukkan ruang ekspansi kredit masih terbuka.
Adapun pertumbuhan undisbursed loan sebesar 9,52 persen yoy, lebih tinggi dari 6,89 persen tahun lalu, mengindikasikan adanya kelonggaran tarik kredit di masa depan yang dapat dimanfaatkan oleh debitur dalam melakukan ekspansi usaha.
Sebagai informasi, pada Jumat (12/9), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan dana pemerintah yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI) senilai total Rp200 triliun akan ditempatkan pada lima bank.
Kelimanya antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Dana pemerintah tersebut diharapkan dapat memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.
Baca juga: Menkeu Purbaya cairkan Rp200 triliun ke 5 bank Himbara sore ini
Baca juga: Purbaya: Enam bank Himbara bakal terima suntikan dana Rp200 triliun
Baca juga: OJK catat kredit bank untuk UMKM capai Rp1.496,93 triliun per Juli
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
