Populer: Pegawai DJP Dilarang Cuti Akhir Tahun; Lokasi PLTN Pertama Masih Dikaji

Informasi mengenai pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dilarang untuk mengambil cuti pada akhir 2025, menjadi salah satu berita populer kumparanBisnis sepanjang Sabtu (6/12).

Selanjutnya, ada berita lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di RI yang masih dikaji pemerintah juga tidak kalah menyita perhatian publik.

Berikut ini ringkasan berita populer di kumparanBisnis:

Kebijakan itu tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND-338/PJ/PJ.01/2025 yang diteken Dirjen Pajak melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak pada 2 Desember 2025.

Dalam nota tersebut, pimpinan unit diminta memastikan tidak ada pegawai mengajukan cuti selama Desember 2025, demi menjaga kelancaran pelayanan dan pengamanan target penerimaan pajak di penghujung tahun.

"Dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak tahun 2025, seluruh pimpinan unit di lingkungan DJP diminta untuk tidak mengajukan cuti tahunan pada bulan Desember 2025, kecuali permohonan cuti tahunan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan hari besar keagamaan atau karena adanya kepentingan mendesak yang tidak dapat dihindari yang pengajuannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," demikian salinan nota tersebut yang diterima kumparan, Sabtu (6/12).

DJP juga meminta para kepala unit memperhatikan capaian kinerja sebelum mengizinkan pengajuan cuti, termasuk mempertimbangkan kondisi kerja masing-masing bagian.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menyebut evaluasi tapak untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih berlangsung oleh berbagai perusahaan, mulai dari PT PLN (Persero) hingga PT Thorcon Power Indonesia (TPI).

Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten, Haendra Subekti, mengatakan kajian tapak PLTN yang dilakukan lembaga atau perusahaan harus dilaporkan kepada Bapeten yang akan mengeluarkan izinnya.

Haendra mengungkapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berwenang menentukan lokasi PLTN. Sementara Bapeten bertugas menetapkan lokasi tapak yang lebih spesifik, yakni di mana letak reaktor nuklir akan terbangun.

"Lokasi itu nanti menetapkan area, misalnya Bangka Barat. Jadi Menteri ESDM punya kewenangan menetapkan lokasi sesuai dengan NEPIO (Badan Organisasi Nuklir). Jadi kalau kita bilang tapak, itu artinya titik koordinat di mana reaktornya akan dibangun," jelas Haendra saat Media Gathering, Kamis (4/12).