Soal Pengelolaan Utang, Ekonom Sarankan Menkeu Baru Lakukan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengelolaan beban utang negara adalah hal yang krusial. Pasalnya, ini akan mempengaruhi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, memberikan masukan kepada Menteri Keuangan yang baru dilantik. Dia mengusulkan untuk pengajuan refinancing bunga utang negara.

Ide refinancing tersebut diutarakan oleh Wijayanto dalam seminar publik Universitas Paramadina dengan tema "Reshuffle Menyembuhkan Ekonomi" pada Rabu (10/92025).

Ia mengatakan bahwa kondisi APBN Indonesia kurang beruntung dengan beban bunga yang besar, Sehingga perlu dilakukan refinancing pada tahun ini dan tahun depan,

"Dalam situasi ini kita juga kurang beruntung. Karena rasa-rasanya tahun ini dan tahun depan kita harus melakukan refinancing," tuturnya.

Wijayanto menerangkan bahwa saat ini beban bunga utang Indonesia sudah besar dan tidak aman. Terlihat dari pengeluaran APBN untuk bunga diperkirakan akan mencapai 19-20% dari pengeluaran APBN.

"Tahun ini kira-kira akan mencapai 19% hingga 20% dari spending APBN itu untuk membayar bunga saja. Padahal dianggap aman kalau angkanya sekitar 10%. Jadi kita away above threshold yang dianggap aman," ujarnya.

Selain itu, debt service ratio Indonesia mencapai 42%, dimana batas sehat berada di level 25%.

"Kemudian debt service ratio, kombinasi cicilan hutang dan pembayaran bunga itu 42% dari pendapatan negara. Dikatakan sehat kalau angkanya di level 25%. Jadi dua parameter ini menunjukkan kita juga sedang tidak begitu sehat," katanya,

Kemudian, Wijayanto juga mengatakan bahwa saat ini angka debt to ratio Indonesia bisa mencapai 63% jika menambahkan liabilitas utang subsidi dan terkait dana pensiun.

"Kemudian debt to GDP ratio, memang selama ini kita sebutkan angkanya 40%. Karena yang kita anggap sebagai debt itu hanya surat utang yang diterbitkan pemerintah dan loan. Kalau kita masukkan liability yang bentuknya adalah hutang subsidi yang belum dibayarkan, hutang transfer daerah yang belum dibayarkan, angkanya naik menjadi sekitar 45%. Kalau kita masukkan liability negara terkait dengan dana pensiun untuk ASN, itu angkanya melewati menjadi debt to GDP rationya 63%," jelasnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Ekonomi RI Kuartal I Tak Sampai 5%, Begini Analisa JK!