BPJS Siapkan Teknis Pelayanan Cuci Darah untuk PBI Nonaktif

DIREKTUR Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan pemerintah tengah mengusahakan agar penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) yang nonaktif tetap bisa mendapatkan pelayanan secara gratis, khususnya bagi pasien gagal ginjal yang secara rutin harus menjalani pengobatan cuci darah. 

Ghufron memastikan semua pasien tetap mendapatkan pelayanan, kendati proses reaktivasi kepesertaan mereka belum rampung. “Teknisnya untuk tetap dapat pelayanan cuci darah sedang disiapkan,” kata Ghufron saat dihubungi pada Jumat, 6 Februari 2026. 

Ia mengatakan BPJS Kesehatan para prinsipnya mengikuti keputusan Kementerian Sosial yang menjadi eksekutor dari penyaluran bantuan biaya kesehatan. “Jika mereka (Kemensos) bilang (peserta gagal ginjal) berhak 1 bulan lagi sebagai PBI dan iurannya tetap dibayarkan, maka tetap mendapatkan pelayanan cuci darah,” tutur dia. 

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak boleh menolak pasien BPJS Kesehatan, termasuk peserta yang status kepesertaannya sempat dinonaktifkan. Khusus pasien cuci darah, Saifullah mengatakan kepesertaan PBI-JK yang dinonaktifkan masih akan tetap aktif selama satu bulan ke depan.

“Soal PBI yang nonaktif ada mekanisme reaktivasi cepat. Khusus pasien cuci darah, PBI-nya masih akan aktif satu bulan ke depan,” kata Saifullah saat ditemui di kantor Kemensos, Kamis, 5 Februari 2026.

Kementerian Sosial, kata dia, juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah untuk memastikan reaktivasi berjalan cepat. Di sisi lain, rumah sakit tetap diwajibkan memberikan pelayanan kepada seluruh pasien. “Saya sedih kalau ada rumah sakit menolak pasien. Jangankan pasien BPJS Kesehatan, siapa pun pasien wajib dilayani,” kata Saifullah.

Per hari ini, Jumat, 6 Februari 2026, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat terdapat 200 pasien gagal ginjal yang terhambat proses pengobatannya karena status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka dinonaktifkan tanpa pemberitahuan.

Penonaktifan secara tiba-tiba itu terjadi seiring dengan perubahan besar dalam pendataan penerima bantuan sosial melalui penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut digunakan sebagai acuan tunggal untuk seluruh program bantuan pemerintah.

Dalam skema data tunggal itu, masyarakat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi, mulai dari desil 1 sebagai kelompok termiskin, hingga desil 10 sebagai kelompok paling mampu. Perubahan dan penyesuaian data inilah yang menyebabkan sejumlah PBI-JK terhapus dari daftar penerima.