1 day ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan alasan kosongnya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta dalam beberapa pekan terakhir.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman menjelaskan bahwa menipisnya stok BBM pada badan usaha swasta tersebut terjadi karena adanya peralihan pengguna BBM subsidi ke BBM non subsidi.
Hal ini diungkapkannya setelah melakukan pertemuan dengan badan usaha penyedia BBM, yakni Pertamina dan Shell, BP-AKR, serta Vivo Energy Indonesia pada Selasa (9/9/2025) di kantor Ditjen Migas, Jakarta.
"Itu kan dinamika yang terjadi, kan memang ada shifting ya, yang tadinya banyak pengguna RON 90 ada shifting ke RON yang lain. Sebenarnya ini dinamika konsumsi saja," ungkap Laode.
Oleh sebab itu, guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah melakukan proses sinkronisasi pasokan BBM. Dalam proses sinkronisasi ini, badan usaha swasta didorong untuk membeli BBM dari Pertamina.
"Tadi setelah rapat, nanti akan disusul dengan surat dari saya menyampaikan untuk istilahnya sinkronisasi karena di sana ada sinkronisasi volume dan ada sinkronisasi spesifikasi. Spesifikasi tadi sudah saya bacakan," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung juga sempat membeberkan biang kerok menipisnya stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan BP-AKR dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut dia, menipisnya stok BBM badan usaha swasta terjadi seiring adanya peralihan konsumsi BBM subsidi ke non-subsidi dengan volume mencapai 1,4 juta kiloliter (KL). Hal ini disebabkan oleh penerapan kewajiban penggunaan QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi di SPBU Pertamina.
"Jadi ini terjadi peningkatan. Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kilo liter, ini BBM ke non subsidi. Jadi itu yang menyebabkan itu ada peningkatan permintaan untuk badan swasta," ungkap Yuliot ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025).
Yuliot mengatakan, banyak masyarakat yang sejatinya belum melakukan pendaftaran QR Code untuk mengisi BBM subsidi. Ini terjadi lantaran kapasitas mesin (CC) kendaraan yang mereka miliki tidak sesuai ketentuan, sehingga akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi.
"Sementara masyarakat karena itu perlu mendaftar, kemudian mereka juga mungkin itu CC kendaraannya tidak sesuai, terjadi shifting yang tadinya dari subsidi Pertalite itu menjadi non subsidi," katanya.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Daftar Harga BBM Terbaru di Seluruh SPBU RI, Berlaku 17 Juni 2025
