6 hours ago
7
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak akan ada tambahan kuota impor untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun ini. Hal ini sebagai respons menipisnya pasokan BBM di sejumlah SPBU Swasta seperti Shell dan BP-AKR sepekan terakhir.
Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman mengatakan bahwa alih-alih menambah impor baru, badan usaha swasta didorong untuk melakukan proses sinkronisasi. Dimana dalam proses ini, Badan Usaha Swasta didorong untuk membeli BBM dari Pertamina.
"Tidak ada (impor baru). Sinkronisasi dengan Pertamina," kata Loade ditemui di Kantornya Selasa (9/9/2025).
Di sisi lain, ia memastikan tidak ada kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU Swasta. Hanya saja, ia mengakui terdapat kenaikan yang cukup signifikan dalam penggunaan BBM non subsidi.
"Jadi disinkronkan semuanya. Ini saya bilang tidak ada kelangkaan. Kalau ada atau tidak kelangkaan itu mungkin belum tahu bahwa ada di sana kok ada di sana ada," katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membeberkan biang kerok menipisnya stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. Misalnya seperti Shell dan BP-AKR terutama dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut dia, menipisnya stok BBM badan usaha swasta terjadi seiring adanya peralihan konsumsi BBM subsidi ke non-subsidi dengan volume mencapai 1,4 juta kiloliter (KL). Hal ini disebabkan oleh penerapan kewajiban penggunaan QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi di SPBU Pertamina.
"Jadi ini terjadi peningkatan. Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kiloliter, yang ini BBM jadi. Ke non subsidi. Jadi itu yang menyebabkan itu ada peningkatan permintaan untuk badan swasta," ungkap Yuliot ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025).
Yuliot mengatakan banyak masyarakat yang sejatinya belum melakukan pendaftaran QR Code untuk mengisi BBM subsidi. Ini terjadi lantaran kapasitas mesin (CC) kendaraan yang mereka miliki tidak sesuai ketentuan, sehingga akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi.
"Sementara masyarakat karena itu perlu mendaftar, kemudian mereka juga mungkin itu CC kendaraannya tidak sesuai, terjadi shifting yang tadinya dari subsidi Pertalite itu menjadi non subsidi," katanya.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bahlil Pastikan SPBU Swasta Sudah Dapat Kuota Impor BBM
