2 weeks ago
44
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menjawab pertanyaan jurnalis saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (10/7/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan Beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai dikucurkan pada Juli hingga Desember 2025. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengimbau agar program tersebut diawasi agar tepat sasaran.
Berdasarkan surat penugasan dari Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 per tanggal 8 Juli 2025, penyaluran beras SPHP atau beras dari Bulog selama 6 bulan ini sebanyak 1.318.826.629 kilogram (kg) dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Sementara untuk beras bansos, Amran menuturkan saat ini jumlah beras yang termasuk dalam program perlindungan sosial tersebut sudah dikucurkan sebanyak 360 ribu ton per Juli 2025.
“Bansos sudah pemerintah lepas langsung ke rakyat. Tapi untuk SPHP, saya tegaskan Bulog agar hati-hati. Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya minta tindak tegas mafia pangan,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (13/7).
Amran mengimbau hal tersebut karena sebelumnya berdasarkan investigasi Satgas Pangan Bareskrim Polri terdapat temuan pelanggaran sejumlah produsen besar yang diduga mengedarkan beras yang tidak sesuai standar mutu dan takaran.
“SPHP bukan sekadar tambahan pasokan, tapi benteng dari praktik curang. Pelaksanaannya harus berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada yang nakal, kita tindak tegas,” ujar Amran.
Saat ini beras SPHP didistribusikan melalui pengecer pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah. Beras tersebut dijual dalam kemasan 5 kg dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.
“Ini bukan soal jumlah, tapi keadilan distribusi. Jika tidak tepat sasaran, maka tujuan SPHP akan gagal. Distribusinya harus transparan dan diawasi pemerintah pusat dan daerah,” tutur Amran.
Amran juga terus mendukung sisi hulu dengan memperkuat produksi beras. Hal ini diimplementasikan lewat pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam.
Dari proses tersebut produksi beras nasional Januari sampai Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton atau naik 14,09 persen dibanding periode yang sama 2024 sebesar 21,88 juta ton.
“Kami pastikan produksi aman. Yang harus dijaga sekarang adalah distribusi dan tata niaganya. SPHP dan bansos adalah dua sisi mata uang, satu menjaga akses rakyat miskin, satu lagi menstabilkan pasar,” ujarnya.
Pembelian Beras SPHP Dibatasi
Sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan pemerintah membatasi jumlah pembelian beras Bulog per orang hanya 2 kemasan 10 kg. Ini diiringi dengan ketentuan beras Bulog tidak boleh diperjualbelikan kembali.
"Selain itu, jumlah pembelian oleh konsumen ada limitasi maksimal 2 pak atau 10 kg dan tidak boleh diperjualbelikan kembali," beber Arief.
Meski demikian, pemerintah saat ini juga masih tetap menyalurkan beras Bulog kemasan 50 kg ke daerah tertentu, seperti wilayah Maluku, Papua, daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan (3TP) juga wilayah lain sesuai keputusan dalam rapat koordinasi.
Pemerintah juga menetapkan harga penjualan beras Bulog dengan pengambilan di gudang Bulog oleh mitra penyalur, yaitu Rp 11.000 per kg di Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.
Kemudian Rp 11.300 per kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan dan harga Rp 11.600 per kg untuk wilayah Maluku dan Papua.
