14 hours ago
7
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan bahwa rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Majelis Umum PBB bertujuan untuk menegaskan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme.
Kemlu, sebagaimana yang telah disampaikan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) bahwa Presiden Prabowo akan berpidato pada hari pertama sesi perdebatan umum atau general debate Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Markas PBB New York, Amerika Serikat pada 23 September.
“Kenapa kita merencanakan? Karena tentunya kita perlu, Indonesia perlu terus menegaskan komitmen negara kita terhadap pentingnya multilateralisme termasuk melalui sistem PBB,” kata Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu Umar Hadi dalam pengarahan media di Jakarta, Kamis.
Menampik bahwa bukan berarti Indonesia kurang menyuarakan multilateralisme dalam beberapa tahun kebelakangan, Umar menekankan bahwa kebijakan masing-masing pemimpin negara berbeda.
Selain itu, multilateralisme terasa seolah-olah sangat tertekan dan ada segelintir negara yang seperti tidak lagi peduli dengan pentingnya multilateralisme. Berbagai konflik tak kunjung berakhir, seperti perang Israel di Gaza hingga konflik Ukraina dan Rusia yang sudah menginjak 3 tahun.
Umar menambahkan bahwa kehadiran delegasi Indonesia di sidang tahunan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, menjadi forum penting untuk menyampaikan perkembangan situasi domestik dan prioritas Indonesia ke depan yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dia juga menyoroti kepemimpinan global Indonesia dalam berbagai isu, mulai dari lingkungan hidup, isu Hak Asasi Manusia, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), isu Palestina, hingga reformasi PBB.
“Jadi saya kira itu kenapa tahun ini kita merencanakan kehadiran delegasi Republik Indonesia dipimpin langsung oleh Bapak Presiden,” ucap Umar.
Presiden Prabowo, jika nantinya terbang ke New York, September, akan menjadi Presiden RI pertama yang kembali berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB di Markas PBB, New York, AS, dalam 10 tahun terakhir.
Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam 10 tahun kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB, dan mendelegasikan menteri luar negeri saat itu, Retno Marsudi, untuk berpidato mewakili Indonesia.
Baca juga: KTT BRICS, Presiden Prabowo sampaikan multilateralisme keniscayaan
Baca juga: Wamenlu: multilateralisme penting untuk hubungan internasional
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
