Menjaga Indonesia

(MI/Duta)

BEBERAPA waktu terakhir, jalan-jalan di sejumlah kota besar kembali dipenuhi massa. Aksi demonstrasi yang sejatinya menjadi saluran aspirasi yang wajar dan konstitusional, kerap berkembang ke arah yang lebih keras, yakni perusakan fasilitas umum, penyerangan aparat, bahkan bentrokan antarkelompok masyarakat. Kita menyaksikan betapa rentan situasi keamanan nasional ketika kanal politik dan sosial tidak mampu menyalurkan aspirasi secara sehat.

Fenomena ini bukan sekadar dinamika politik sesaat. Ia mengandung pesan yang lebih serius tentang ancaman keamanan dan disintegrasi bangsa. Polarisasi yang semakin tajam, baik di ruang nyata maupun ruang digital, menjadi api dalam sekam yang mudah tersulut oleh isu-isu politik, ekonomi, dan agama. Bila dibiarkan, ia dapat merusak sendi-sendi kebangsaan yang telah lama kita bangun.

MENIMBANG AKAR MASALAH

Aksi massa yang berujung pada kerusuhan bukan hanya merugikan negara secara finansia, karena infrastruktur publik yang rusak mesti diperbaiki dengan biaya tidak sedikit, tetapi juga meninggalkan luka sosial yang sulit dipulihkan. Masyarakat merasa tidak aman, sektor ekonomi terganggu, bahkan hubungan sosial yang semula rukun dapat berubah menjadi saling curiga.

Kondisi ini menimbulkan paradoks. Di satu sisi, demokrasi menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Namun, di sisi lain, ketika ekspresi itu melampaui batas hukum dan moral, justru yang muncul ialah ketidakadilan baru. Hak masyarakat luas untuk hidup tenang dan aman menjadi terganggu. Inilah dilema klasik yang terus menghantui demokrasi kita.

Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang besar tidak runtuh karena serangan dari luar, melainkan dari keretakan internal. Ketika kelompok-kelompok masyarakat lebih mengedepankan ego sektoral dan kepentingan politik pragmatis mendominasi wacana publik, maka benih disintegrasi akan tumbuh.

Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi potensi disintegrasi. Konflik horizontal di Maluku, Poso, Aceh, hingga Papua menjadi pengingat bahwa rapuhnya kohesi sosial bisa berujung pada tragedi kemanusiaan. Kini, kita menghadapi tantangan baru bahwa disintegrasi bukan hanya soal fisik dan teritorial, melainkan juga disintegrasi kesadaran kebangsaan. Di era media sosial, hoaks dan ujaran kebencian dapat dengan cepat meruntuhkan rasa persaudaraan yang telah lama terbangun.

Kita perlu jujur bahwa demonstrasi yang marak belakangan ini tidak muncul dalam ruang hampa. Ada kekecewaan publik terhadap kebijakan, ada ketidakpuasan atas distribusi kesejahteraan, ada rasa ketidakadilan dalam proses politik. Aspirasi yang tidak tersalurkan dengan baik kerap mencari jalannya sendiri melalui jalanan. Tentu tidak menafikan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang diuntungkan sebagai penumpang gelap.

Namun, solusi yang digunakan tidak bisa sekadar represif. Mengandalkan aparat keamanan semata hanya akan menimbulkan siklus kekerasan yang tidak produktif. Yang lebih dibutuhkan ialah kanal dialog yang sehat, kebijakan publik yang adil, serta ruang partisipasi yang terbuka. Tanpa itu, kita hanya menunda letupan-letupan berikutnya. Kita tentu menyambut baik langkah-langkah solutif dan negarawan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

TANGGUNG JAWAB KOLEKTIF

Harus diingat, menjaga Indonesia bukan hanya tugas aparatur negara atau sekelompok elite politik. Ini adalah tanggung jawab kolektif seluruh warga bangsa. Untuk itu, ada sejumlah langkah strategis yang harus kita lakukan. Pertama, menguatkan musyawarah. Demokrasi kita harus kembali pada semangat asli para pendiri bangsa, yakni mengutamakan musyawarah mufakat, bukan sekadar adu jumlah suara atau demonstrasi kekuatan di jalanan. Musyawarah memungkinkan setiap pihak didengar, tanpa harus menimbulkan korban.

Kedua, membangun etika publik. Hak untuk menyampaikan pendapat harus diimbangi dengan kesadaran etis. Merusak atau bahkan memusnahkan fasilitas umum, menebar hoaks, atau menciptakan kerusuhan massa jelas bukan bagian dari kebebasan yang sehat. Kesadaran ini perlu ditanamkan, baik melalui pendidikan maupun teladan dari para pemimpin.

Ketiga, menghidupkan solidaritas sosial. Ketika satu kelompok merasa terpinggirkan atau terzalimi, solidaritas sosial harus hadir. Kita perlu melampaui sekat politik, agama, dan etnis untuk menegaskan kembali bahwa kita semua adalah warga Indonesia yang setara.

Keempat, mengawal kebijakan publik. Aksi jalanan seharusnya menjadi opsi terakhir. Mekanisme demokrasi yang lebih sehat ialah dengan mengawal kebijakan melalui jalur institusional, yakni parlemen, lembaga pengawas, hingga ruang akademik dan media. Oleh karena itu, sejumlah pilar demokrasi ini harus benar-benar dipastikan berfungsi dengan baik.

Dalam situasi saat ini, kita perlu belajar dari para pendahulu kita. Para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia hanya bisa berdiri tegak bila berada di atas fondasi persatuan. Itulah mengapa semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan yang diiklankan di forum-forum kenegaraan, melainkan menjadi falsafah hidup bersama. Kita harus belajar dari kearifan mereka yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Para pendiri bangsa ini memberikan keteladanan terbaik bagaimana perbedaan ideologi dan latar belakang bisa disatukan demi kepentingan bangsa. Kini, tantangannya ialah apakah kita mampu mewarisi semangat itu, atau justru terjebak pada pragmatisme dan arogansi politik yang sempit.

JATI DIRI BANGSA

Salah satu medan baru yang tidak boleh diabaikan ialah ruang digital. Di sanalah opini publik dibentuk dan di sana pula benih perpecahan sering disemai. Literasi digital menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Maka, media sosial seharusnya menjadi sarana edukasi, bukan sarana menebar kebencian.

Negara juga harus hadir dengan regulasi yang jelas, tetapi tidak membungkam. Menindak penyebar hoaks memang penting, tetapi yang lebih penting ialah membangun kultur digital yang sehat, di mana warga saling menghargai perbedaan pandangan.

Indonesia kini berdiri di persimpangan. Bisa saja kita terjerembap dalam jurang perpecahan dengan terus membiarkan aksi destruktif dan ujaran kebencian tumbuh, atau kita bisa memilih jalan kebersamaan dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan solidaritas.

Sebagai bangsa yang besar, kita memiliki modal sosial yang kuat, seperti budaya gotong royong, kearifan lokal, dan nilai religiositas yang mendalam. Modalitas utama ini harus terus dirawat agar Indonesia tetap menjadi rumah besar yang nyaman bagi semua penghuninya.

Gelombang demonstrasi dan aksi kekerasan yang marak akhir-akhir ini adalah peringatan dini. Ia mengingatkan kita bahwa menjaga Indonesia tidak bisa ditunda. Persatuan bangsa adalah harga mati. Keamanan negara adalah fondasi bagi pembangunan.

Oleh karena itu, mari kita jaga Indonesia dengan cara yang bermartabat. Jangan mudah terprovokasi. Jangan biarkan perbedaan menjadi jurang yang memisahkan. Jangan pernah kepentingan sektoral merusak sendi-sendi kebangsaan. Kita adalah bangsa yang ramah, beradab, dan cinta damai. Jika setiap warga menyumbangkan kesadaran itu, Indonesia akan tetap berdiri kokoh menghadapi terjangan badai zaman.