4 hours ago
7
(MI/Seno)
SAAT ini, aksi unjuk rasa massa yang digelar di berbagai kota telah berkurang. Eskalasi aksi unjuk rasa yang di akhir Agustus lalu sempat meningkat, dan sebagian cenderung anarkistis, kini tidak lagi marak. Editorial Media Indonesia, 3 September 2025, menyebutkan bahwa sebagian organisasi dan kelompok masyarakat membatalkan aksi besar-besaran yang rencananya digelar minggu kemarin.
Harian Media Indonesia edisi 9 September 2025 memberitakan, saat ini Polri telah memproses hukum 583 orang yang ditahan seusai aksi demontrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus lalu. Dari 5.444 orang yang diamankan, kini tinggal 583 orang yang dalam proses hukum, baik di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, maupun berbagai wilayah lain.
Banyak pihak kini menahan diri. Mereka sadar bahwa aksi unjuk rasa yang digelar tidak lagi murni. Aksi demonstrasi yang berlangsung tidak hanya menyampaikan aspirasi dan protes terhadap kebijakan pemerintah serta ulah wakil rakyat yang kelewatan. Aksi itu juga diwarnai oleh kelompok perusuh yang melakukan penjarahan, perusakan, dan pembakaran fasilitas publik, tindakan yang sudah di luar koridor semangat perjuangan rakyat.
Sejumlah rumah anggota dewan yang dinilai melontarkan komentar dan ulah yang tidak pantas, diserbu dan dijarah massa. Bahkan, rumah Sri Mulyani, salah satu menteri di jajaran Kabinet Merah Putih Prabowo, juga ikut dirusak dan dijarah sekelompok orang yang tidak dikenal. Entah apakah karena rumahnya dijarah atau karena alasan lain, Sri Mulyani akhirnya memilih mengundurkan diri dari kabinet.
FAKTOR PENYEBAB
Banyak pihak prihatin dan bahkan mengecam tindakan aparat yang dinilai cenderung represif dalam penanganan aksi unjuk rasa lalu. Meski disadari bahwa tugas pengamanan aksi unjuk rasa adalah tanggung jawab aparat kepolisian, penanganan di lapangan sering kali tidak seperti yang diharapkan. Menghadapi aksi unjuk rasa yang terkadang juga garang, membuat penanganan di lapangan terkadang rentan tergelincir ke tindakan yang berlebihan.
Pengalaman telah banyak membuktikan bahwa aksi unjuk rasa yang digelar berbagai kelompok tidak sekadar menyanyikan yel-yel dan membacakan apa yang menjadi tuntutan aksi. Aksi unjuk rasa yang berkembang tak jarang juga memancing dan menggoda batas kesabaran aparat. Pada satu titik, ketika aksi unjuk rasa memanas, maka bukan tidak mungkin yang terjadi ialah aksi massa yang rentan masuk dalam situasi chaos.
Aksi massa adalah perilaku kolektif dari sekelompok orang yang bertindak bersama dalam situasi tertentu. Dinamika di lapangan dalam aksi massa sering kali dipengaruhi faktor emosi, identitas kelompok, dan respons timbal-balik terhadap penanganan aparat. Massa yang sudah telanjur membara biasanya akan rawan tergoda situasi kerumunan yang tidak terkontrol. Demikian pula aparat yang seharusnya memiliki daya tahan menyikapi godaan kerumunan, tak jarang terdorong membalas aksi pengunjuk rasa dengan tindakan yang represif.
Secara garis besar, ada tiga faktor yang menyebabkan aksi massa rentan tergoda situasi kerumunan. Pertama, emosi massa yang tidak terkontrol dan lepas kendali. Kemarahan, rasa solidaritas, dan euforia umumnya menjadi faktor gabungan yang mudah memicu munculnya aksi-aksi yang anarkistis dan keras.
Kedua, situasi anonimitas. Dalam kerumunan, sering terjadi individu yang terlibat merasa terlindungi dari situasi anonimitas yang ada, dan kemudian merasa tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan bersama. Ketiga, konformitas, yakni tekanan untuk mengikuti apa yang dilakukan kelompok aksi kolektif tanpa mempertanyakan apa alasan melakukan aksi itu.
Aksi solidaritas yang digelar pengemudi ojol bukan sekadar representasi dari solidaritas terhadap rekan kerja. Akan tetapi, apa yang dilakukan para pengemudi ojol di Jakarta sekarang ini adalah menyikapi tindakan represif dan usaha untuk menuntut keadilan. Seperti dikatakan Tilly (2004), aksi unjuk rasa yang digelar massa sesungguhnya adalah ekspresi dari akumulasi kekecewaan struktural. Ketika para pengemudi ojol merasa ada temannya yang diperlakukan tidak adil, dan bahkan harus meregang nyawa, maka jangan kaget jika hal itu kemudian memantik rasa solidaritas yang kuat. Persamaan identisas sebagai sesama ojol memotivasi mereka untuk bersatu dan bertindak bersama.
PENANGANAN
Seperti diimbau sejumlah tokoh, untuk mencegah agar aksi unjuk rasa tidak makin berkembang di luar kendali, kini yang dibutuhkan ialah respons pemerintah dan aparat yang benar-benar tepat dan cepat. Aksi unjuk rasa dilaporkan telah mengakibatkan 10 warga sipil meninggal dunia karena menjadi korban tindak kekerasan. Sejumlah pelaku unjuk rasa juga telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.
Belajar dari pengalaman, dalam menangani aksi unjuk rasa yang makin meluas di berbagai kota, ke depan tidak mungkinlah bila hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Adalah tugas pemerintah dan para wakil rakyat untuk lebih berhati-hati mengeluarkan statement dan kebijakan yang berdampak bagi rakyat. Hanya dengan kepedulian yang nyata dan sikap empati yang kuat, aksi unjuk rasa akan dapat dikurangi dan bahkan diredam.
Pengalaman telah banyak mengajarkan bahwa tidak mudah meredam aksi massa yang sudah telanjur meluas. Akan tetapi, dengan kearifan dan sikap bijak, niscaya kekecewaan masyarakat akan dapat diredam dan ketertiban akan kembali pulih jika pemerintah benar-benar konsisten dengan janji-janjinya.
Secara garis besar, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam upaya mencegah dan menyikapi aksi unjuk rasa agar tidak eksplosif. Pertama, pemerintah perlu membuka saluran penyampaian kritik dan aspirasi sosial-politik dari rakyat atas ketidakpuasan mereka terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Pemerintah perlu membuka dan menyediakan ruang publik yang efektif, dan benar-benar didengar oleh telinga para elite politik di negeri ini agar tidak tumbuh perasaan di hati rakyat bahwa mereka diabaikan.
Kedua, elite politik seyogianya mengembangkan sikap empati yang kuat terhadap penderitaan dan apa yang dirasakan rakyat. Tindakan pamer dan perilaku yang berjarak dengan rakyat harus dikikis habis. Karena, tanpa ada empati dari elite politik, maka yang terjadi bukan hanya jarak, tetapi juga amarah rakyat.
Belajar dari kasus unjuk rasa terhadap aksi joget para wakil rakyat yang menyinggung hati rakyat, semoga hal yang sama tidak lagi terulang di masa yang akan datang. Keputusan menaikkan tunjangan, tanpa memahami apa yang terjadi dan dialami rakyat dalam kehidupan sehari-hari, jangan heran jika memicu kecemburuan dan rasa tidak puas.
