Viral 11 Tuntutan Jerome Polin Cs ke Pemerintah dan DPR, Salah Satunya Sahkan RUU Perampasan Aset

10 hours ago 1
informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online slot slot gacor slot maxwin slot online slot game slot gacor online slot maxwin online slot game online slot game gacor online slot game maxwin online demo slot demo slot online demo slot game demo slot gacor demo slot maxwin demo slot game online demo slot gacor online demo slot maxwin online demo slot game gacor online demo slot game maxwin online rtp slot rtp slot online rtp slot game rtp slot gacor rtp slot maxwin rtp slot game online rtp slot gacor online rtp slot maxwin online rtp slot game gacor online rtp slot game maxwin online informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat informasi penting berita penting kabar penting liputan penting kutipan penting informasi viral berita viral kabar viral liputan viral kutipan viral informasi terbaru berita terbaru kabar terbaru liputan terbaru kutipan terbaru informasi terkini berita terkini kabar terkini liputan terkini kutipan terkini informasi terpercaya berita terpercaya kabar terpercaya liputan terpercaya kutipan terpercaya informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini slot slot gacor slot maxwin slot online slot game slot gacor online slot maxwin online slot game online slot game gacor online slot game maxwin online demo slot demo slot online demo slot game demo slot gacor demo slot maxwin demo slot game online demo slot gacor online demo slot maxwin online demo slot game gacor online demo slot game maxwin online rtp slot rtp slot online rtp slot game rtp slot gacor rtp slot maxwin rtp slot game online rtp slot gacor online rtp slot maxwin online rtp slot game gacor online rtp slot game maxwin online

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah pesohor melayangkan tuntutan kepada Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan ini diajukan Jerome Polin, Cheryl Marella, Ahmad Balya, dan Salsa Erwina di medsos.

Sebanyak 11 tuntutan diunggah dalam lima berkas di akun Instagram terverifikasi, Sabtu (30/8/2025). Yang pertama, pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat.

Atau, anggota DPR yang hanya mewakili kepentingan partai politik dan tidak kredibel. KPK diminta mengaudit segala kepemilikan harta, aset, dsb. Ketiga, bebaskan mereka yang ditangkap terkait dengan penyampaian aspirasi masyarakat dalam demo 25, 28, 29 Agustus 2025.

“Keempat, reformasi DPR. Audit secara transparan lewat badan netral penggunaan anggaran DPR yang mencapai Rp9,9 triliun per tahun. Ke depannya, laporkan penyerapan anggaran setidaknya setiap bulan kepada rakyat,” demikian isi berkas tersebut.

Aksi unjuk rasa di kompleks DPR Senayan diwarnai kericuhan. Massa dihalau aparat dengan tembakan gaś air mata. Demo dipicu isu terkait tunjangan DPR yang dinilai tidak sensitif dengan kondisi sulit masyarakat.

Tuntutan Utama Jerome Polin dan Figur Publik Lainnya

Poin keempat juga berisi tuntutan merampingkan anggaran dan jumlah anggota DPR. Potong semua anggaran yang tidak urgen bagi kesejahteraan rakyat. Tolak mantan napi korupsi sebagai anggota DPR dan BUMN.

“Hapuskan perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan dengan rakyat seperti: PPH 21 persen ditanggung APBN. Sistem pengawalan khusus. Transportasi cukup transportasi umum gratis. Pensiun seumur hidup bag masa kerja 1 periode,” demikian dilaporkan.

Masih poin keempat, ke depan, KPK diminta meninjau dan memeriksa setiap anggota DPR. Siarkan segala sidang dan rapat secara live transparan dengan masyarakat. Poin kelima, menyorot gaji dan tunjangan anggota dewan yang terhormat.

“Kelima, turunkan gaji dan tunjangan anggota DPR dengan batas total take home pay maksimal lima kali upah minimum regional (UMR) disertai kejelasan dan transparansi besaran gaji,” begitu isi tuntutan yang dilihat Showbiz Liputan6.com, Minggu (31/8/2025) pagi.

Penolakan Tawaran Buzzer dan Kritik Terhadap DPR

Keenam, menetapkan key performance indicators (KPI) yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja. Ke depan, evaluasi dan pecat yang tak bisa memenuhi target. Sementara progress, achievement, dan challenges dilaporkan secara berkala kepada rakyat.

“Ketujuh, audit menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas (dan hanya apabila ini strategi terbaik), membuka peluang initial public offering (IPO) atau pengelolaan swasta untuk profitabilitas dan kontribusi prositif terhadap APBN,” lanjutnya.

Empat poin terakhir tak kalah krusial yakni terkait tuntutan membatalkan rencana kenaikan pajak hingga mengadili para pembunuh Affan Kurniawan, mitra pengemudi ojek daring yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob dalam demo di Jakarta pekan ini. Berikut empat tuntutan terakhir:

Kedelapan, batalkan rencana kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.

Kesembilan, adili pembunuh pahlawan Affan seberat-beratnya. Negara harus menanggung biaya hidup keluarga dari pahlawan kami yang telah gugur. Lengserkan Kapolri yang gagal memberikan komando untuk melindungi masyarakat.

Kesepuluh, berikan standar gaji yang layak terhadap pahlawan bangsa, seluruh guru di Indonesia.

Terakhir, reformasi kinerja kepolisian yang profesional, berpihak, dan berempati terhadap rakyat bukan membela kepentingan penguasa.

Karyawan-Karwayan Yang Dibayar dengan Pajak Rakyat.

Menyertai unggahan bersama ini, Salsa Erwina, Jerome Polin, Cheryl Marella, dan Ahmad Balya menulis status teks berisi batas waktu pengabulan tuntutan. Tak main-main, mereka menyenggol akun Instagam terverifikasi Presiden Prabowo dan DPR RI.

"Kami menuntut kalian karyawan-karyawan yang dibayar dengan pajak rakyat dan diberikan tugas untuk mewakili rakyat, untuk melaksanakan tuntutan ini selambat-lambatnya pada 5 SEPTEMBER 2025 pukul 23:59 WIB. Kita akan menilai apakah kalian masih pantas mengemban amanat rakyat?" tulisnya. 

"Jangan biarkan kekacauan ini berlanjut, kita semua marah, murka dengan cara kalian menjalankan sistem pemerintahan di negara tercinta. Sekarang bola ada ditangan kalian, mampukah mewujudkannya? @dpr_ri @prabowo," Salsa Erwina dan kawan-kawan menambahkan.

Dalam pantauan Showbiz Liputan6.com, Minggu (31/8/2025) siang, unggahan ini disukai lebih dari 2,4 juta orang dan 33 ribuan komentar menggenangi kolom. Belum ada tanggapan resmi dari Presiden Prabowo maupun Ketua DPR RI Puan Maharani mengenai 11 tuntutan ini.