KOMUNITAS pelajar SMA Kolese Gonzaga menyampaikan sikap terhadap kondisi sosial-politik di Indonesia yang belakangan diwarnai demonstrasi. Dalam pernyataan tertulis pada Kamis, 4 September 2025, mereka menilai aksi massa yang berujung kerusuhan dipicu ketidakpuasan masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah, wakil rakyat, dan aparat penegak hukum yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.
Para pelajar mengaku prihatin mendengar kabar adanya korban kekerasan hingga jatuhnya korban jiwa dalam demonstrasi tersebut. “Sebagai pelajar SMA yang menjunjung tinggi nilai moral serta berpegang pada Pancasila dan UUD 1945, kami merasa berkewajiban untuk mengedepankan hati nurani, kecerdasan intelektual, kepedulian terhadap sesama, komitmen, kerendahan hati, dan integritas,” tulis pernyataan itu dikutip dari instagram resmi @senatgonzaga pada Ahad, 7 September 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dalam seruan yang ditandatangani Kepala SMA Kolese Gonzaga Peter Eduard C. Ratu Dopo, dan Ketua Senat Christpoher Kana Cahyadi, terdapat beberapa poin utama.
Pertama, menolak pandangan bahwa pelajar SMA/SMK tidak perlu berpartisipasi dalam proses demokrasi. Mereka menegaskan bahwa kampanye di media sosial, penyebaran petisi, hingga penyuaraan aspirasi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin Pasal 28 Ayat (3) UUD 1945.
Mereka menghormati upaya masyarakat yang berani menyuarakan aspirasi untuk menjaga demokrasi, selama dilakukan secara kondusif dan demi kepentingan bersama. Juga, mengecam pihak-pihak yang menyebarkan misinformasi maupun memelintir narasi sehingga memicu konflik horizontal dan tindakan kekerasan.
Mereka mendesak agar rapat DPR yang membahas 17+8 tuntutan rakyat benar-benar menghadirkan itikad baik, mempertimbangkan dengan adil, serta menindaklanjuti hasilnya secara akuntabel.
“Kami menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam memperjuangkan keadilan. Kami berkomitmen untuk memberikan sikap tegas dan kritis dalam menanggapi seluruh dinamika sosial-politik yang terjadi di Tanah Air,” demikian tertulis dalam pernyataan komunitas pelajar Gonzaga tersebut.
Mereka berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara penuh tanggung jawab dan transparan oleh pemerintah maupun DPR.
Pandangan mereka bertentangan dengan pendapat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang menyatakan pelajar tak perlu menyampaikan aspirasi lewat aksi unjuk rasa di jalan.
Menurut Mu’ti, ada yang lebih pas bagi pelajar yang ingin menyampaikan aspirasi. “Ada cara yang lebih damai. Pesannya bisa sampai tanpa harus meninggalkan sekolah,” ujarnya saat ditemui di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur pada Sabtu, 6 September 2025.
Mu’ti menilai demonstrasi dapat menyebabkan tindakan anarkistis. Dia mendorong agar orang tua, guru, murid, dan dinas pendidikan untuk membina para pelajar agar tak ikut unjuk rasa.
"Mari mengajak para pelajar lebih berfokus belajar, berfokus mencapai cita-cita dalam meraih masa depan yang gemilang," ucap Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah ini.
Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini