KEMENTERIAN Luar Negeri memastikan 134 warga negara Indonesia yang berada di Nepal ketika terjadi kerusuhan demonstrasi dalam kondisi aman. Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha mengatakan saat ini pemerintah tengah memulangkan ratusan WNI itu secara bertahap.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dari 134 WNI yang ada di Nepal, Kementerian Luar Negeri mencatat 56 orang memang telah menetap di Nepal. Judha berujar masyarakat yang menetap itu tidak dipulangkan ke Tanah Air.
Sedangkan sebanyak 78 WNI tercatat sedang melakukan kunjungan singkat, seperti menghadiri konferensi internasional dan berwisata. Judha mengatakan, dari total 78 WNI yang akan dipulangkan itu, per Sabtu, 13 September 2025, ada 57 orang yang sudah diterbangkan ke Tanah Air.
Dia menyebutkan gelombang pemulangan WNI dari Nepal ke Indonesia dimulai sejak bandar udara internasional di Kathmandu dibuka pada 11 September 2025. Sebanyak 18 WNI dipulangkan dalam kloter pertama.
"Pemulangan WNI melalui penerbangan komersial," kata Judha saat ditemui di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 13 September 2025.
Kemudian, pemulangan lanjutan dilakukan pada 12 September dengan total WNI yang diterbangkan sebanyak 22 orang. Menyusul hari ini, 13 September, 17 WNI yang terdata bakal kembali ke Indonesia.
"Jadi masih tersisa 21 WNI belum pulang. Rencananya, 14 September ada 17 orang, 15 September ada 2 orang, dan 18 September ada dua orang," ucapnya.
Untuk 56 WNI yang menetap di Nepal, Judha menyatakan kementeriannya bersama Kedutaan Besar RI di Dhaka, Nepal, bakal memberi perlindungan. Selain itu, dia memastikan semua WNI yang berada di Nepal saat demonstrasi pecah tidak menjadi korban jiwa.
Nepal sedang menghadapi krisis politik setelah demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh generasi Z (gen Z) memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengundurkan diri. Unjuk rasa yang awalnya berjalan damai pada Senin, 8 September 2025, meletus menjadi kerusuhan di Kathmandu, Pokhara, hingga Itahari.
Sehari kemudian, Oli menyerah kepada tekanan publik. “Saya mengundurkan diri segera,” kata Oli dalam pernyataan tertulis pada Selasa, 9 September 2025, seperti dilansir dari The Times of India. Menurut laporan Al Jazeera, pemicu utama protes ini adalah berkembangnya persepsi bahwa keluarga elite penguasa menjalani kehidupan mewah di Nepal, negara yang miskin. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.
Gelombang protes bergeser ke serangan langsung terhadap simbol kekuasaan. Menurut laporan NDTV, rumah sejumlah politikus dibakar, termasuk kediaman Ketua Partai Nepali Congress Sher Bahadur Deuba, Presiden Ram Chandra Paudel, mantan Perdana Menteri Pushpa Kamal Dahal, dan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak. Sebuah sekolah milik Menteri Luar Negeri Arzu Deuba Rana juga dibakar massa.
Menyusul sang Sharma Oli, Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak kini turut mengundurkan diri. Massa di Nepal menuntut empat hal utama: pembubaran parlemen, pengunduran diri massal anggota parlemen, penangguhan segera pejabat yang memerintahkan penembakan terhadap demonstran, serta penyelenggaraan pemilihan umum baru.